Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memperbaiki kualitas layanan puskesmas dan pegawai negeri sipil (PNS) di tingkat kelurahan dan kecamatan. Caranya dengan memasang kamera pemantau atau CCTV. Untuk tahap awal, Pemprov akan mendahulukan pemasangan di Kepulauan Seribu.
“Pulau Seribu kami kejar dahulu. Menurut laporan yang masuk, katanya Pulau Seribu banyak pejabat tidak ngantor,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di kantor pemrov, Jl Medan Merdeka Selatan Jakarta, Rabu (17/10).
Dengan pemasangan CCTV, Pemprov dapat mengetahui puskesmas mana yang tidak memberikan pelayanan kepada pasien, atau pejabat PNS mana yang tidak taat peraturan.
Basuki belum bisa menjelaskan rancangan anggaran untuk pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, semua akan diusulkan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah 2013.
“Konsekuensinya bagi yang ketahuan melanggar, dicopot,” ujar Basuki.
Jika sesuai rencana, Pemprov DKI akan memasang 44 CCTV pada tiap kantor kecamatan yang tersebar di enam wilayah di DKI Jakarta.
“Jadi kami akan bikin standar transparan, seperti Pak Fauzi Bowo, saya sangat berterimakasih kepadanya, ternyata beliau sebelum turun, telah menandatangani MOU dengan BPK, jadi semua akan dibuat online,” ujar dia.
